BAB IV
LANDASAN MORAL, SOSIO-KULTURAL DAN RELIGIUS HAM
Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan landasan filosofis, ideologis, dan yuridis konstitusional HAM. Pada bab ini Anda akan dapat mempelajari kelanjutan landasan HAM, terutama landasan moral, sosio-kultural, dan religius. Setiap masyarakat memiliki sistem moral yang dijadikan landasan setiap pemikiran, sikap, dan perilakunya, termasuk HAM. Demikian pula sistem sosial budaya yang dimiliki dan dikembangkan secara turun temurun oleh masyarakat juga menjadi landasan HAM. Paling fundamental adalah landasan religius di dalam memahami dan melaksanakan HAM. Kesemua landasan tersebut baik landasan filosofis, ideologis, yuridis konstitusional, moral, sosio-kultural dan religius, akan memberikan landasan yang komprehensif sehingga pemahaman dan pelaksanaan HAM memiliki landasan yang kokoh dan kuat. Pemahaman semacam ini tidak akan mudah digoncang oleh gelombang perubahan zaman, bahkan tudingan dari bangsa lain bahwa Indonesia belum melaksanakan HAM secara serius.
4.1 Landasan Moral
Ajaran tentang perilaku baik menurut aturan yang berlaku dalam masyarakat disebut moral. Setiap masyarakat memiliki ajaran moral sendiri yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat. Moralitas itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ajaran moral suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Kata moral berasal dari bahasa latin, mores yang berarti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Moral adalah suatu aturan baik dan buruk suatu perbuatan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu moral masyarakat mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Kebiasaan dalam masyarakat berhubungan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan kepatutan atau kepantasan perbuatan seseorang. Orang memiliki perbuatan yang baik apabila dilakukan sesuai dengan norma-norma tersebut. Setiap masyarakat tentu memiliki dan mengembangkan norma-norma yang dijunjung tinggi seluruh anggota masyarakat tersebut. Orang bebas bergaul dengan siapa saja yang disukainya, tetapi pergaulan bebas sehingga sepasang laki-laki dan perempuan hidup serumah tanpa ada ikatan perkawinan akan dikatakan melanggar norma kesusilaan. Seorang perempuan yang memakai pakaian yang sangat minim ketika menemui tamu laki-laki, maka ia dikatakan berpakaian tidak sopan dalam menerima tamu. Demikian pula ketika ada seorang laik-laki berkunjung ke rumah perempuan yang bukan istrinya tanpa ditemani orang lain maka perbuatannya dapat dikatakan tidak patut dilakukan.
Norma-norma yang dikembangkan di dalam masyarakat didasarkan pada adat istiadat, kepercayaan dan agama. Misalnya, seorang adik akan menikah lebih dulu daripada kakak perempuannya maka perbuatannya dikatakan melanggar adat dan dipercaya nanti kakak perempuan tidak akan menikah selamanya. Masyarakat Jawa kemudian mengembangkan adat agar adik tersebut melakukan upacara “langkahan” atau melangkahi yaitu izin menikah lebih dulu dengan memberikan sesuatu yang paling disukai kakaknya. Selanjutnya adik tadi menikah secara agama dan ada upacara adat dengan saling melempar daun sirih, pengantin perempuan membasuh kaki pengantin laki-laki, jual dawet, dan lain sebagainya.
Seiring dengan perubahan ilmu pengetahun dan teknologi sehingga arus informasi dan telekomunikasi sangat cepat maka banyak perubahan dalam masyarakat. Pada masyarakat perkotaan, norma-norma moral semakin longgar sehingga suatu perbuatan seseorang dianggap sudah tidak lagi melanggar aturan atau norma masyarakat. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, pada masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi norma moral maka perbuatan yang berlaku di kota akan dikatakan tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat pedesaan tersebut.
HAM juga dilandasi dengan sistem moral yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang atau kelompok akan mempunyai sanksi moral. Pelanggar HAM tersebut akan merasa bersalah dan berdosa sehingga dapat saja ia akan memperoleh sanksi moral. Sanksi moral diberikan oleh agama dengan perasaan berdosa, dan diberikan oleh masyarakat dengan dikucilkan oleh masyarakat.
4.2 Landasan Sosio-kultural
Kehidupan sosial dan kultural masyarakat dibangun dan dikembangkan secara berkesinambungan. Masyarakat secara turun-temurun mewariskan dan mengembangkan sistem pranata, norma, dan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Keseluruhan kehidupan masyarakat itu diwujudkan dalam kebudayaan. Landasan sosio-kultural. Masyarakat pedesaan misalnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan dalam bentuk pranata sosial, kesusilaan, sopan santun, hubungan kekerabatan dan lain sebagainya. Di dalam masyarakat pedesaan ini suasana kehidupan masyarakat ditandai dengan paguyuban. Artinya hubungan antara individu yang satu dengan lainnya bersifat saling kenal mengenal, akrab, toleransi, gotong- royong, dan penuh kepedulian dengan lainnya. Interaksi sosial sangat intensif dalam bentuk tatap muka yang penuh keakraban.
Berbeda halnya dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota memiliki karakteristik interaksi sosial yang bersifat patembayan, sedangkan di dalam masyarakat pedesaan bersifat paguyuban. Artinya, hubungan antarindividu dilihat dari kepentingan masing-masing sehingga bersifat lebih individual. Norma-norma yang dikembangkan berdasarkan hubungan saling menguntungkan secara fisik finansial. Interaksi sosial dapat digantikan melalui hubungan tidak langsung dengan teknologi sehingga tidak saling kenal mengenal. Misalnya, ketika ada masalah bersama maka penyelesaiannya diukur dari partisipasi kontribusi yang diberikan individu. Kegotongroyongan sudah digantikan dengan kontribusi uang sehingga tatap muka antarindividu sudah digantikan dengan substitusi lainnya.
Pemahaman tentang hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Pada masyarakat pedesaan, HAM itu dipahami sebatas tidak melanggar bahkan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan. Untuk mewujudkan HAM perlu memperhatikan: (1) sistem sosial yang berlaku; (2) sistem nilai dan norma dalam masyarakat dan kebudayaan; (3) sikap sosial dan budaya individu; (4) sistem kepercayaan yang dijunjung tinggi masyarakat dan kebudayaan; (5) pranata-pranata sosial; (6) adat istiadat suatu masyarakat.
HAM semata-mata tidak hanya didasarkan atas hukum dan undang-undang saja tanpa memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Interpretasi hakim yang hanya mengutamakan hukum dan undang-undang tanpa memperhatikan dinamika dan kemajuan masyarakat yang semakin kritis, membuat putusan hukum yang diambil hakim seringkali melanggar rasa keadilan masyarakat. Perlakuan diskriminatif akan menimbulkan perasaan yang menyakitkan di kalangan masyarakat.
4.3 Landasan Religius
Masyarakat itu tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Van Peursen (1981) masyarakat tumbuh melalui tiga tahap: mitis, ontologis, dan fungsional. Pada awalnya, masyarakat tumbuh dalam tahap mitis. Pada tahap mitis ini, dikembangkan penyelesaian masalah dengan menggunakan sistem kepercayaan, magi, dan mitos. Semua persoalan kehidupan diselesaikan dengan pengetahuan tersebut. Namun demikian, penyelesaian berdasarkan mitologi ini tidak memuaskan manusia. Ketidakpuasan itu kemudian membuat manusia mencari penyelesaian dengan cara lainnya, yaitu berpikir rasional. Berbekal kemampuan rasional, orang berusaha memecahkan masalah itu. Melalui rasio, manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dipikirkan. Pemikiran rasional itu bersifat reflektif filosofis sehingga melahirkan pemikiran ontologis.
Pada tahap ontologis ini lahir pengetahuan filsafat. Perkembangan masyarakat dan kehidupan yang sangat pesat membuat pemikiran filsafat itu kurang memuaskan manusia. Manusia kemudian mengembangkan pemikiran rasional yang terukur melalui tahap tertentu. Pemikiran rasional yang dikembangkan melalui tahapan tertentu itu melahirkan pemikiran ilmiah. Tahapan itu adalah: (1) pemikiran rasional itu bersifat objektif empiris, artinya objek itu dipikirkan sejauh dapat dialami oleh manusia. (2) menggunakan metode ilmiah tertentu, (3) memiliki sistem ilmiah, (4) kebenarannya bersifat hipotetik, artinya kebenaran itu diukur dari bukti-bukti empiris yang mendukungnya.
Metode ilmiah yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) ada gejala tertentu yang selalu berulangkali terjadi, (2) di dalam gejala itu terdapat permasalahan yang harus diatasi, (3) masalah itu kemudian dicarikan penyelesaian teoritik di dalam kepustakaan yang ada, (4) penyusunan hipotetik yang harus dicarikan bukti-bukti yang ada, (5) pengumpulan data, (6) analisis data, (7) hasil analisis data itu kemudian dipakai untuk menguji hipotesis, (8) hasil uji hipotesis itu dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan umum. Kajian ilmiah sekarang ini lebih banyak digunakan orang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kecenderungan penyelesaian masalah secara ilmiah itu membuat penyelesaian masalah dengan cara lainnya lebih banyak diabaikan.
Pada akhirnya, penyelesaian secara ilmiah dengan ipteks itu juga tidak dapat menyelesaikan segalanya. Bahkan, kehidupan manusia menjadi semakin jauh dari kehidupan spiritual. Kehidupan semacam itu lepas dari aspek-aspek spiritual sehingga menjadi “kering” dan rindu pada aspek-aspek kerohanian yang dulu pernah dialaminya. Kehidupan spiritual; religius itu kemudian dijadikan landasan untuk mengembangkan HAM. Sebagai anugerah Tuhan, hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir itu dijalankan sesuai dengan nilai-nilai religius. Artinya HAM itu semakin meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Harkat dan martabat manusia terletak pada kedekatannya dengan Tuhan. Implementasi HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan akan semakin membuat manusia kehilangan jati diri sebagai manusia. Kebebasan dan HAM yang mengingkari adanya nilai-nilai religius itu mengakibatkan manusia kebingungan dalam kehidupan. Sebab kehidupan manusia itu terbatas, di seberang batas itu hanya dapat dipahami melalui keimanan dan kepercayaan.
Bangsa Indonesia secara filosofis, sosiologis, maupun religius mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa pra sejarah, kepercayaan tersebut masih berupa animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan adikodrati yang ada pada binatang dan makhluk lainnya. Di samping itu, masyarakat juga masih mempercayai adanya kekuatan adikodrati pada roh leluhur yang masih menentukan kehidupannya. Pada masa ini berkembang pula kepercayaan mitis dan magis di kalangan masyarakat. Konsep ketuhanan pada masa mitologis pra sejarah tersebut belum jelas, karena hanya menyebutnya sebagai suatu kekuatan adikodrati yang mempengaruhi dan menentukan kehidupan manusia. Misalnya, sebagian masyarakat pedesaan, apalagi di pedalaman, masih percaya dan melakukan upacara adat memberikan sesaji pada roh leluhur agar terbebas dari segala bencana. Upacara memberikan sesaji yang dilabuh di tengah lautan agar selamat dan banyak mendapat ikan dari laut.
Kepercayaan adanya Tuhan baru memiliki konsep yang jelas ketika datang agama-agama besar di Indonesia. Konsep Tuhan tersebut dipahami sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat percaya (iman) dan sekaligus menaati aturan-aturan yang dibawa di dalam ajaran agama tersebut. Namun tidak serta merta kepercayaan dan perilaku terhadap nilai-nilai adikodrati yang lama tetapi masih sesuai dengan agama, ditinggalkan sama sekali. Bahkan, kepercayaan lama tersebut terintegrasi di dalam ajaran agama yang dianutnya. Kesemuanya membentuk adat istiadat dan budaya religius dalam masyarakat.
Pemahaman tentang HAM juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai religius. HAM yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut akan dipandang merendahkan derajat dan martabat manusia di hadapan Tuhan, semesta alam, dan sesama manusia.
4.4 Hubungan antara HAM, Kebebasan dan Demokrasi
Banyak orang memahami HAM secara sempit sebagai kebebasan dan demokrasi. Kebebasan dan demokrasi hanya sebagian dari perwujudan HAM. Semakin orang menghormati HAM maka ia akan menghargai kebebasan orang lain sebab dalam melaksanakan kebebasannya, seseorang akan berhadapan dengan kebebasan orang lain. Untuk mengatur interaksi orang yang satu dengan orang lainnya, setiap orang harus menghormati kebebasan orang lain. Aturan untuk saling menghormati kebebasan setiap individu diperlukan peraturan yang disepakati bersama. Masalah-masalah yang dihadapi dalam interaksi bersama harus diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Kesepakatan bersama tersebut diatur di dalam demokrasi.
Demokrasi dipahami dan dilaksanakan di berbagai negara secara berbeda-beda. Di negara komunis, seperti Rusia dan RRC mengklaim negaranya sebagai negara demokratik. Di negara yang menamakan sebagai kampiun demokrasi, Amerika Serikat menganggap sistem demokrasi yang dijalankan sebagai model yang terbaik dan negara lain harus mencontohnya. Pada hal kedua negara tersebut memiliki landasan yang sangat berbeda. Meskipun berbagai negara mengklaim negaranya sebagai negara demokrasi, tetapi paling tidak, ada beberapa prinsip yang harus ada pada sistem demokrasi:
1. Kedaulatan di tangan rakyat artinya rakyat berdaulat dalam mempengaruhi jalannya negara. Kedaulatan dijalankan rakyat ketika memilih pemimpin atau pemerintahan melalui pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. Persetujuan tersebut diberikan pada saat pemilu. Disamping itu, persetujuan juga diberikan ketika semua kebijakan pemerintahan negara disetujui wakil-wakil rakyat di parlemen (DPR dan DPRD).
3. Kekuasaan dipegang mayoritas. Pemerintahan negara dilaksanakan oleh penguasa yang mendapat mandat sebagian besar rakyat lewat pemilu.
4. Hak-hak kaum minoritas dilindungi oleh hukum. Sebagian masyarakat kecil di dalam suatu negara tidak boleh teraniaya tetapi justru dilindungi
5. oleh hukum karena hukum berlaku untuk semua orang secara adil dan merata. Misalnya hak etnik tertentu yang jumlahnya sedikit harus tetap dilindungi.
6. Jaminan hak asasi manusia. Jaminan tersebut dilakukan secara hukum dan diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.
7. Pemilihan yang bebas, jujur dan adil. Pergantian kekuasaan negara dilakukan melalui pemilu dan seluruh rakyat berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Hasil pemilu memberikan legitimasi politik maupun hukum pada pemenang pemilu untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemilu tersebut dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan.
8. Persamaan di depan hukum artinya tidak ada diskriminasi di dalam hukum. Proses hukum yang wajar artinya setiap orang yang berurusan dengan hukum harus diperlakukan secara wajar dan bebas dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan hukum.
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. Pembatasan dilakukan agar kekuasaan pemerintahan negara tidak otoriter dan melanggar kepentingan rakyat banyak.
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Keanekaragaman masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan politik dilindungi dan dijamin tidak dilanggar. Misalnya orang bebas berdagang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perdagangan itu dilakukan baik di pasar tradisional, pertokoan, mall, maupun di rumah. Di bidang politik, orang bebas menyampaikan aspirasi politiknya melalui parpol, pemilu, dan mengkritisi pemerintahan.
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Perbedaan yang ada pada setiap anggota masyarakat dihormati dan dihargai. Untuk kepentingan bersama maka pemerintahan negara memberikan layanan publik yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Sekalipun berbeda-beda dalam berbagai aspek, tetapi sebagai warga negara harus dapat hidup berdampingan secara damai dan bahkan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Persoalan yang timbul dalam kehidupan bersama diselesaikan secara mufakat melalui musyawarah dan atau pemungutan suara.
12. Dari berbagai prinsip demokrasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hak asasi manusia sebagai asas yang sangat fundamental di dalam sistem demokrasi.
13. Masyarakat demokratis sangat menghormati hak asasi manusia sebagai pribadi.
14. Kesadaran menghormati HAM itu dinyatakan dalam perilaku menaati hukum.
15. Ketaatan hukum menunjukkan penghormatan kebebasan individu sebagai warga negara.
16. Demokrasi adalah suatu pandangan hidup yang mencakup bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang memandang bahwa keputusan diambil atas dasar kepentingan bersama, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sebagai pandangan hidup, demokrasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui kontrol terhadap tingkah laku individu dan kelompok. Secara politis, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
17. Ada dua elemen demokrasi yang ideal. Pertama, demokrasi tidak ditentukan oleh jumlah dan bervariasinya minat sebagian masyarakat tetapi kepercayaan sebagian besar masyarakat mengakui minat bersama sebagai kontrol sosial. Kedua, demokrasi bukan hanya berarti interaksi sosial yang bebas, tetapi terjadinya perubahan kebiasaan sosial dalam masyarakat (Dewey dalam Fattah Hanurawan, 2006).
Demokrasi tidak hanya memuat tentang kebebasan tetapi juga menghormati hukum dan HAM. Demokrasi tanpa hukum dan HAM akan membuat demokrasi yang dikembangkan menjadi rapuh dan kebebasan mengarah kepada anarkhi.
Misalnya, untuk menyalurkan aspirasi sekelompok masyarakat buruh memperingati hari jadi buruh internasional tanggal 1 Mei 2007 berdemonstrasi dan menuntut pemerintah hari libur. Tuntutan tersebut tidak dikabulkan, sehingga mereka unjuk rasa secara bebas dan menghentikan setiap angkutan umum dan mengajak sopir bergabung dan menurunkan semua penumpangnya. Jumlah mereka semakin banyak sambil sesekali berteriak menyerukan tuntutannya. Mereka bergerak dari satu ruas jalan ke ruas jalan lainnya dan memblokir jalan raya sehingga macet total. Aturan hukum sudah tidak diindahkan lagi dan hak orang lain untuk menggunakan angkot umum dilanggarnya.
Sekolah sebagai agen pembaharuan dalam HAM memiliki peranan yang sangat penting dalam merasionalisasi dan mendistribusikan nilai-nilai HAM melalui pemikiran, observasi, pertimbangan dan pilihan individu. Sekolah merupakan tempat penyemaian ide-ide tentang hak asasi manusia (HAM). Pendidikan HAM bagi anak akan menjamin perkembangannya secara optimal melalui partisipasi dalam kehidupan kelompok. Efek pendidikan HAM selalu memberikan perubahan kualitas anak sesuai dengan nilai yang berlaku dalam kelompok. Perubahan itu berlangsung terus menerus menuju perbaikan yang semakin menyempurnakan.
Latihan
Untuk mengetahui penguasaan Anda tentang materi yang telah dipelajari, silakan kerjakan tugas latihan di bawah ini dengan benar dan tepat!
1. Jelaskan bahwa HAM itu memiliki sistem nilai yang melandasinya?
2. Mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi negara tidak dapat diubah siapapun juga?
3. Apakah yang dimaksud dengan HAM itu harus sesuai dengan landasan yuridis konstitusional?
4. Mengapa nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat semakin longgar?